NU dan Pentingnya Perguruan Tinggi berbasis Pertanian

Senin, 16 November 2015

NU dan Pentingnya Perguruan Tinggi berbasis Pertanian

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Hasil survei LSI tahun 2013 mengatakan bahwa 36,5 % penduduk Indonesia adalah Nahdliyin. Itu artinya, jika penduduk Indonesia berjumlah 255 juta jiwa, maka 93 juta penduduknya adalah orang NU.

NU sendiri berbasiskan masyarakat akar rumput, yakni penduduk Indonesia dari kalangan masyarakat pedesaan. Basis terbesar NU saat ini ada di dua provinsi, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS per September 2014, Jatim dan Jateng merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, masing-masing 4,74 juta orang dan 4,56 juta orang.

Masyarakat pedesaan yang merupakan warga NU adalah penyumbang besar data kemiskinan negara. Kebanyakan mereka adalah masyarakat nelayan dan petani yang merupakan profesi lazimnya di wilayah pedesaan.

Kabinet Kerja Presiden Jokowi kali ini berusaha kuat membangun desa-desa dan daerah tertinggal. Disamping itu, upaya pengentasan kemiskinan merupakan agenda negara yang besar. Desa menjadi titik fokus pemerintah Indonesia, selain juga menjadi fokus pembangunan kepengurusan PBNU yang di pimpin KH. Said Aqil Siraj dan KH. Ma’ruf Amin sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Disisi lain, persoalan pertanian seperti tidak ada habisnya. Perkara perubahan iklim, naiknya harga pangan, keamanan pangan, kedaulatan pangan, kegagalan panen, tingginya input pertanian, SDM petani, impor produk yang mematikan produk lokal, dan kesejahteraan petani.

Rendahnya pendidikan dan keterampilan SDM manusia pedesaan juga menjadi masalah serius. Ketidak pastian kondisi pedesaan menjadi ancaman fenomena urbanisasi besar-besaran. Apalagi ketidak mampuan pemerintah dalam memanfaatkan bonus agraris wilayah Indonesia.

Wacana upaya penyelesaian problematika pedesaan sebenarnya telah ada dalam tubuh PBNU dan pemerintah pusat, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai program PBNU dan pembangunan desa dan lainnya dari pemerintah. Permasalahan ekonomi masyarakat pedesaan yang merupakan dominasi warga nahdliyin haruslah didasarkan pada kualitas sumber daya manusianya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, juga mengungkapkan pentingnya peningkatan sumber daya manusia desa, selain dari pembangunan infra struktur dan penggalian potensi desa, dalam tiga hal kunci pembangunan desa.

Ini menjadi titik konsentrasi dalam penguraian benang keruetan masalah. Salah satu upaya penting dalam perbaikan sumber daya manusia dapat di lakukan dengan jalan pendidikan. Dengan potensialnya wilayah pedesaan sebagai pusat keunggulan pertanian maka diperlukanlah fokus pembangunan pendidian berbasis pertanian dalam arti luas. Kedepan, pemerintah dan NU haruslah mulai merumuskan jalan bagaimana kader-kader NU muda di pedesaan dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi berbasiskan pertanian seperti IPB. Atau bisa jadi perlunya PBNU membuat kampus-kampus yang memiliki basis studi pertanian dimana fokus pembelajaran tidak lagi berkutat seputar agama saja, namun juga kearah pengembangan SDM kader NU yang ahli dalam bidang pertanian. Dengan begitu, problematika klasik warga NU sebagai warga negara Indonesia di pedesaan dapat terurai secara perlahan.

Hasan Bisri,

Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor